Jelaskan usaha mengisi kemerdekaan pada masa demokrasi terpimpin

1. Masa Demokrasi Liberal

Pada kurun waktu 1950-1959 Indonesia melaksanakan sistem demokrasi liberal. Pada kurun waktu tersebut merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Dua partai terkuat pada masa itu adalah PNI dan Masyumi yang silih berganti memimpin kabinet.

Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet, keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dai tangan Belanda adalah sebagai berikut.
Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai 21 Maret 1951).
Kabinet Sukiman (27 April 1951 sampai 2 April 1952).
Kabinet Wilopo (3 April 1952 sampai 3 Juni 1953).
Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955).
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956).
Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957).
Kabinet Djuanda (9 April 1957 sampai 5 Juli 1959).


2. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat agar sistem pemerintahan yang demokratis dapat berfungsi. Dalam program Kabinet Burhanuddin Harahap, masalah pemilihan umum menjadi masalah khusus yang mendapat perhatian serius.

Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilihan umum dapat terlaksana. Lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan hak suaranya, Hasil dari pemilihan umum pertama itu dimenangkan oleh empat partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sementara partai-partai yang lainnya mendapatkan suara yang jauh lebih kecil dari keempat partai tersebut.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955, di selenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante. Suasana pemilihan Konstituante ini lebih tenang dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR.

Dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai, namun keadaan politik dalam negeri sesudah pemilihan umum tetap belum stabil.

3. Masa Demokrasi Liberal

a. Dekret Presiden dan Tindak Lanjutnya

1. Latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959

Kehidupan kenegaraan pada masa Demokrasi Liberal tidak pernah stabil. Sementara itu kehidupan ekonomi masih sangat menyedihkan. Selain itu Konstituante yang dibentuk oleh pemilu tahun 1955 yang mendapat tugas menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950 mengalami jalan buntu.

Melihat gejala yang demikian, maka pada tanggal 22 April 1959 di depan sidang Konstituante, presiden Soekarno menyarankan untuk kembali kepada UUD 1945.

2. Dekret Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses dan muncul desa-desu bahwa anggota konstituante tidak akan menghadiri sidang. Situasi politik menjadi tidak menentu, ditambah lagi munculnya beberapa pemberontakan.

Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut.
Membubarkan Konstituante.
Berlakunya kembali UUD 1945.
Tidak berlakunya UUDS 1950.
Membentuk MPRS dan DPAS.
Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka kekuasaan kepala negara dan pemerintah di tangan presiden.